KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PERAK
Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya
KEPUTUSAN MENTERI
SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR)
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
KEBUTUHAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN DI LINGKUNGAN DLKR PELABUHAN TANJUNG PE
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PENERBITAN PERSETUJUAN LOKASI KERUK DAN TEMPAT PEMBUANGAN KEGIATAN PENGERUKAN
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PEMBERITAHUAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANGKATAN LAUT
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PEMBERITAHUAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PENDAFTARAN KEGIATAN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PEMBERITAHUAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA KEAGENAN KAPAL
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PEMBERITAHUAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BARANG BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PELAYANAN KOMPENSASI PEMBAYARAN PNBP TERBAYAR LUNAS
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PENGAJUAN SURAT PERNYATAAN KEGIATAN BONGKAR MUAT (SPKBM)
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PERSETUJUAN PENENTUAN BERAT KOTOR PETIKEMAS TERVERIFIKASI
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
EVALUASI LAPORAN PELAKSANAAN RKL DAN RPL DI WILAYAH DLKR PELABUHAN TANJUNG PERAK
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
IKM (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT)
Other
Majalah Info Rek
NOTULEN RAPAT PT. PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO)
PEMBAHASAN PERJANJIAN PENGGUNAAN PERAIRAN PT. PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO)
Disahkan : 20-02-2019 - Berlaku : 20-02-2019
PM 6 Tahun 2016
Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara
Disahkan : 14 Januari 2016 - Berlaku : 1 Januari 2016
PM 10 Tahun 2014
Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan angkutan Laut Dalam Negeri
Disahkan : 11 Maret 2014 - Berlaku : 13 Maret 2014
PM 10 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014
Disahkan : 20 Januari 2015 - Berlaku : 21 Januari 2015
PM 11 Tahun 2016
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal
Disahkan : 18 Januari 2016 - Berlaku : 28 Januari 2016
PM 74 Tahun 2015
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Disahkan : 9 April 2015 - Berlaku : 16 April 2015
PM 146 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015
Disahkan : 1 Oktober 2015 - Berlaku : 20 Oktober 2015
PM 12 Tahun 2016
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015
Disahkan : 18 Januari 2016 - Berlaku : 28 Januari 2016
PM 15 Tahun 2015
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan
Disahkan : 22 Januari 2015 - Berlaku : 28 September 2015
PM 20 Tahun 2015
Standar Keselamatan Pelayaran
Disahkan : 3 Februari 2015 - Berlaku : 16 Februari 2015
PM 23 Tahun 2015
Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersil
Disahkan : 3 Februari 2015 - Berlaku : 6 Februari 2015
PM 37 Tahun 2015
Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut
Disahkan : 13 Februari 2015 - Berlaku : 17 Februari 2015
PM 45 Tahun 2015
Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi
Disahkan : 18 Februari 2015 - Berlaku : 24 Februari 2015
PM 51 Tahun 2015
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
Disahkan : 23 Februari 2015 - Berlaku : 24 Februari 2015
PM 60 Tahun 2014
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal
Disahkan : 20 November 2014 - Berlaku : 25 November 2014
PM 53 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014
Disahkan : 03 Maret 2015 - Berlaku : 04 Maret 2015
PM 93 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014
Disahkan : 19 Mei 2015 - Berlaku : 25 Mei 2015
PM 57 Tahun 2015
Pemanduan dan Penundaan Kapal
Disahkan : 11 Maret 2015 - Berlaku : 16 Maret 2015
PM 69 Tahun 2015
Petujuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada DJPL
Disahkan : 2 April 2015 - Berlaku : 26 Maret 2015
PM 78 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubuungan Nomor PM 74 Tahun 2015
Disahkan : 22 April 2015 - Berlaku : 25 Mei 2015
PM 95 Tahun 2015
Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan
Disahkan : 20 Mei 2015 - Berlaku : 25 Mei 2015
PM 119 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015
Disahkan : 14 Agustus 2015 - Berlaku : 19 Agustus 2015
PM 121 Tahun 2015
Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing
Disahkan : 19 Agustus 2015 - Berlaku : 20 Agustus 2015
PM 74 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Relamasi
Disahkan : 5 Desember 2014 - Berlaku : 8 Desember 2014
PM 136 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi
Disahkan : 28 Agustus 2015 - Berlaku : 2 September 2015
PM 157 Tahun 2015
Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal Dan Barang Di Pelabuhan
Disahkan : 13 Oktober 2015 - Berlaku : 21 Januari 2016
PM 192 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan
Disahkan : 10 Desember 2015 - Berlaku : 15 Desember 2015
PM 166 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhanan
Disahkan : 28 Oktober 2015 - Berlaku : 30 Oktober 2015
PM 171 Tahun 2015
Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing Di Perairan Indonesia
Disahkan : 4 November 2015 - Berlaku : 5 November 2015
PM 182 Tahun 2015
Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak
Disahkan : 23 November 2015 - Berlaku : 24 November 2015
PM 79 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan / atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam
Disahkan : 11 Desember 2014 - Berlaku : 16 Desember 2014
PM 200 Tahun 2015
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri
Disahkan : 23 Desember 2015 - Berlaku : 29 Desember 2015
PM 202 Tahun 2015
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016
Disahkan : 30 Desember 2015 - Berlaku : 11 Januari 2015
PM 2 Tahun 2015
Wewenang, Pendelegasian Wewenang, Dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 6 Januari 2015 - Berlaku : 9 Februari 2015
PM 3 Tahun 2015
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Disahkan : 6 Januari 2015 - Berlaku : 7 Januari 2015
PM 19 Tahun 2015
Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 3 Februari 2015 - Berlaku : 1 April 2015
PM 79 Tahun 2015
Persyaratan Penyedia Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 23 April 2015 - Berlaku : 24 April 2015
PM 81 Tahun 2015
Profil Kompetensi Individu Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 27 April 2015 - Berlaku : 25 Mei 2015
PM 91 Tahun 2015
Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 15 Mei 2015 - Berlaku : 25 Mei 2015
PM 106 Tahun 2015
Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan
Disahkan : 27 Juli 2015 - Berlaku : 30 Juli 2015
PM 141 Tahun 2015
Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 23 September 2015 - Berlaku : 30 September 2015
PM 173 Tahun 2015
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 5 November 2015 - Berlaku : 6 November 2015
PM 181 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 20 November 2015 - Berlaku : 30 November 2015
PM 189 Tahun 2015
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Disahkan : 2 Desember 2015 - Berlaku : 14 Desember 2015
Regulasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya
Perpres 106 Tahun 2015
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut
Disahkan : 01 Oktober 2015 - Berlaku : 02 Oktober 2015
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
KEBUTUHAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN DI LINGKUNGAN DLKR PELABUHAN TANJUNG PE
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PENERBITAN PERSETUJUAN LOKASI KERUK DAN TEMPAT PEMBUANGAN KEGIATAN PENGERUKAN
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PEMBERITAHUAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANGKATAN LAUT
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PEMBERITAHUAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PENDAFTARAN KEGIATAN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PEMBERITAHUAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA KEAGENAN KAPAL
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PEMBERITAHUAN MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BARANG BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PELAYANAN KOMPENSASI PEMBAYARAN PNBP TERBAYAR LUNAS
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PENGAJUAN SURAT PERNYATAAN KEGIATAN BONGKAR MUAT (SPKBM)
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
PERSETUJUAN PENENTUAN BERAT KOTOR PETIKEMAS TERVERIFIKASI
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
EVALUASI LAPORAN PELAKSANAAN RKL DAN RPL DI WILAYAH DLKR PELABUHAN TANJUNG PERAK
Disahkan : 10 DESEMBER 2019 - Berlaku :
SK. KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TG. PERAK Nomor KP-OP.Tpr 38 Tahun 2021
Disahkan : 31 Desember 2020 - Berlaku :
NOTULEN RAPAT PT. PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO)
PEMBAHASAN PERJANJIAN PENGGUNAAN PERAIRAN PT. PERIKANAN NUSANTARA (PERSERO)
Disahkan : 20-02-2019 - Berlaku : 20-02-2019
PM 6 Tahun 2016
Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara
Disahkan : 14 Januari 2016 - Berlaku : 1 Januari 2016
PM 10 Tahun 2014
Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan angkutan Laut Dalam Negeri
Disahkan : 11 Maret 2014 - Berlaku : 13 Maret 2014
PM 10 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014
Disahkan : 20 Januari 2015 - Berlaku : 21 Januari 2015
PM 11 Tahun 2016
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal
Disahkan : 18 Januari 2016 - Berlaku : 28 Januari 2016
PM 74 Tahun 2015
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Disahkan : 9 April 2015 - Berlaku : 16 April 2015
PM 146 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015
Disahkan : 1 Oktober 2015 - Berlaku : 20 Oktober 2015
PM 12 Tahun 2016
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015
Disahkan : 18 Januari 2016 - Berlaku : 28 Januari 2016
PM 15 Tahun 2015
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan
Disahkan : 22 Januari 2015 - Berlaku : 28 September 2015
PM 20 Tahun 2015
Standar Keselamatan Pelayaran
Disahkan : 3 Februari 2015 - Berlaku : 16 Februari 2015
PM 23 Tahun 2015
Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersil
Disahkan : 3 Februari 2015 - Berlaku : 6 Februari 2015
PM 37 Tahun 2015
Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut
Disahkan : 13 Februari 2015 - Berlaku : 17 Februari 2015
PM 45 Tahun 2015
Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi
Disahkan : 18 Februari 2015 - Berlaku : 24 Februari 2015
PM 51 Tahun 2015
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
Disahkan : 23 Februari 2015 - Berlaku : 24 Februari 2015
PM 60 Tahun 2014
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal
Disahkan : 20 November 2014 - Berlaku : 25 November 2014
PM 53 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014
Disahkan : 03 Maret 2015 - Berlaku : 04 Maret 2015
PM 93 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014
Disahkan : 19 Mei 2015 - Berlaku : 25 Mei 2015
PM 57 Tahun 2015
Pemanduan dan Penundaan Kapal
Disahkan : 11 Maret 2015 - Berlaku : 16 Maret 2015
PM 69 Tahun 2015
Petujuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada DJPL
Disahkan : 2 April 2015 - Berlaku : 26 Maret 2015
PM 78 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubuungan Nomor PM 74 Tahun 2015
Disahkan : 22 April 2015 - Berlaku : 25 Mei 2015
PM 95 Tahun 2015
Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan
Disahkan : 20 Mei 2015 - Berlaku : 25 Mei 2015
PM 119 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015
Disahkan : 14 Agustus 2015 - Berlaku : 19 Agustus 2015
PM 121 Tahun 2015
Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing
Disahkan : 19 Agustus 2015 - Berlaku : 20 Agustus 2015
PM 74 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Relamasi
Disahkan : 5 Desember 2014 - Berlaku : 8 Desember 2014
PM 136 Tahun 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi
Disahkan : 28 Agustus 2015 - Berlaku : 2 September 2015
PM 157 Tahun 2015
Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal Dan Barang Di Pelabuhan
Disahkan : 13 Oktober 2015 - Berlaku : 21 Januari 2016
PM 192 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan
Disahkan : 10 Desember 2015 - Berlaku : 15 Desember 2015
PM 166 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhanan
Disahkan : 28 Oktober 2015 - Berlaku : 30 Oktober 2015
PM 171 Tahun 2015
Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing Di Perairan Indonesia
Disahkan : 4 November 2015 - Berlaku : 5 November 2015
PM 182 Tahun 2015
Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak
Disahkan : 23 November 2015 - Berlaku : 24 November 2015
PM 79 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan / atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam
Disahkan : 11 Desember 2014 - Berlaku : 16 Desember 2014
PM 200 Tahun 2015
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri
Disahkan : 23 Desember 2015 - Berlaku : 29 Desember 2015
PM 202 Tahun 2015
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016
Disahkan : 30 Desember 2015 - Berlaku : 11 Januari 2015
PM 2 Tahun 2015
Wewenang, Pendelegasian Wewenang, Dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 6 Januari 2015 - Berlaku : 9 Februari 2015
PM 3 Tahun 2015
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Disahkan : 6 Januari 2015 - Berlaku : 7 Januari 2015
PM 19 Tahun 2015
Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 3 Februari 2015 - Berlaku : 1 April 2015
PM 79 Tahun 2015
Persyaratan Penyedia Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 23 April 2015 - Berlaku : 24 April 2015
PM 81 Tahun 2015
Profil Kompetensi Individu Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 27 April 2015 - Berlaku : 25 Mei 2015
PM 91 Tahun 2015
Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 15 Mei 2015 - Berlaku : 25 Mei 2015
PM 106 Tahun 2015
Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Tenaga Ahli Menteri Perhubungan
Disahkan : 27 Juli 2015 - Berlaku : 30 Juli 2015
PM 141 Tahun 2015
Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 23 September 2015 - Berlaku : 30 September 2015
PM 173 Tahun 2015
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 5 November 2015 - Berlaku : 6 November 2015
PM 181 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Disahkan : 20 November 2015 - Berlaku : 30 November 2015
PM 189 Tahun 2015
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
Disahkan : 2 Desember 2015 - Berlaku : 14 Desember 2015